Setelah MSCI mengomentari transparansi data free float Indonesia, Moody, Lembaga Pemeringkat Hutang Internasional menurunkan Outlook rating Indonesia dari Stabil menjadi Negatif.
Apa arti penurunan Outlook?
Apakah akan gagal bayar?
Rating adalah penilaian terhadap kemampuan dari penerbit obligasi / surat hutang untuk melunasi kewajibannya. Ada rating untuk korporasi yang kalau di Indonesia dikenal dengan PEFINDO (Pemeringkat Efek Indonesia). Ada juga rating untuk negara yang dilakukan lembaga internasional.
3 lembaga rating internasional yang suka digunakan sebagai acuan adalah: Standard and Poor, Moody, dan Fitch. Rating biasanya dilakukan secara tahunan kecuali ada perubahan yang sifatnya mendadak.
Rating Indonesia di 3 lembaga sebagai berikut :
S&P dan Fitch tampilan ratingnya sama, tapi Moody lain sendiri.
Rating Investment Grade (Layak Investasi)
AAA,
AA+, AA, AA-
A+, A, A-
BBB+, BBB, BBB-
Sama dengan
Aaa
Aa1, Aa2, Aa3
A1, A2, A3
Baa1, Baa2, Baa3
Jadi rating Indonesia di 3 lembaga SAMA yaitu BBB atau Baa2
Level Investment Grade paling rendah adalah BBB- atau Baa3, untuk saat ini Rating Indonesia masih 1 level di atas itu.
Kemudian tampilan rating, juga ada Outlook. Contoh :
Fitch
BBB Outlook Stable
Periode Maret 2025
Moody
Baa2 Outlook Negative
Periode Februari 2026
Fitch
BBB Outlook Stable
Periode Maret 2025
Artinya berdasarkan penilaian Fitch di Maret 2025, Rating Indonesia adalah BBB untuk setahun ke depan. Untuk penilaian di 2026, karena Outlook Stable, “kemungkinan” akan sama yaitu BBB lagi.
Moody
Baa2 Outlook Negative
Periode Februari 2026
Artinya berdasarkan penilaian Moody di February 2026, Rating Indonesia adalah Baa2 (setara BBB) untuk setahun ke depan. Untuk penilaian di 2027, karena Outlook Negative, “kemungkinan” akan turun ke Baa3 setara BBB-.
Perhatikan kata “kemungkinan”, artinya bisa iya, bisa tidak. Jadi untuk 2026 aman, tapi tahun depan bisa turun meskipun masih Investment Grade (Layak Investasi).
Mengapa Moody berpendapat demikian? Bukankah ekonomi tumbuh kencang 5.11%, inflasi terkendali di 3.55%.
Rating Rational atau dasar penilaian kalau saya ringkas:
– Kebijakan makin sulit diprediksi (kurang konsisten & koordinasi lemah)
– Komunikasi kebijakan kurang jelas (volatilitas pasar naik)
– Risiko fiskal meningkat (belanja sosial ↑, penerimaan pajak lemah)
– MBG & program Perumahan berpotensi menekan ruang fiskal
– Danantara (SWF) masih banyak ketidakpastian tata kelola & risiko BUMN
– Wacana ubah aturan fiskal/BI & sektor SDA → ketidakpastian kebijakan
– Risiko politik domestik meningkat (protes & ketidakpuasan publik)
Mungkin dalam bahasa yang lebih sederhana, keberlangsungan yang diharapkan dari pemerintahan ini dari sebelumnya tidak sesuai ekspektasi. Penegakan hukum yang buat investor asing dan lokal bingung sehingga menghindari investasi. Program MBG dan sosial lain memakan terlalu banyak porsi pengeluaran sehingga dikhawatirkan besar pasak daripada tiang yang berlebihan.
Jadi utamanya lebih ke aspek pengelolaan oleh pemerintah seperti komunikasi, kebijakan, penegakan hukum, dan disiplin APBN. Bukan karena inflasi terlalu tinggi, atau ekonomi tumbuh negatif. Sayang sekali, ini bukan hal yang positif, menunjukkan tingkat kepercayaan asing menurun.
Kalau OJK dan IDX segera berbenah karena “warning” MSCI, maka Pemerintah dan Kementerian sebaiknya juga berbenah karena “warning” dari Moody. Masih ada evaluasi oleh Fitch di Maret 2026 dan S&P di Juli 2026. Kalau mereka juga sama-sama kasih Outlook Negative ini masalah.
Tapi masalahnya untuk 2027, bukan 2026 karena kemungkinan ratingnya masih sama, cuma Outlook yang berubah. Terlepas dari berita downgrade outlook ini sentimen negatif, menurut saya hal ini diperlukan sebagai control check and balance bagi Indonesia.
Pemerintahan Prabowo didukung koalisi partai yang mendominasi DPR, praktis semua UU bisa lolos dgn mudah. Ibarat batas defisit 3% itu kalau ga bisa terkendali, dengan mudah bisa naik ke 5% atau 7% dengan UU baru. Di satu sisi semua program pemerintah bisa berjalan mulus.
Tapi di sisi lain, karena tidak ada yang bisa “menegur” pemerintah, nanti terkesan bisa semaunya. Hal ini tentu buat investor baik lokal dan global tidak nyaman, bagaimana kalau tiba-tiba ada bencana alam kemudian tambang, kebun sawit, lahan komersial yang ada izin resmi di sita begitu saja oleh pemerintah? Bagaimana dengan penegakan hukum yang terkesan mencari-cari kesalahan administratif dan sedikit-sedikit pidana karena kerugian negara?
Jadi karena tidak bisa “ditegur” dari level nasional, maka teguran datangnya dari level internasional. Bisa saja teguran tersebut tetap diabaikan karena pemerintah punya argumen akan efektivitas programnya. Tapi kalau sampai di downgrade, maka kredibilitas pemerintah akan turun.
Secara ekonomi, nilai tukar dan harga obligasi akan terdampak. Secara politis, hal ini akan sangat negatif terhadap peluang terpilih kembali di 2029 nanti. Downgrade menunjukkan kelemahan dalam pengelolaan dan akan menjadi bahan kampanye dari oposisi.
Ada istilah Mandarin
人在做，天在看 Rén zài zuò, tiān zài kàn
Artinya :
Manusia Berbuat, Langit Melihat.
Untuk kondisi Indonesia :
Bandar Saham dan Pemerintah Berbuat, MSCI dan Moody Melihat.
Have a nice day
Rudiyanto 
Tinggalkan komentar