Punya Investasi Saham, Obligasi, dan Reksa Dana.. Bagaimana Cara Lapor Pajaknya?

Thinkstock – Kompas

Bagi Wajib Pajak Orang Perorangan (WP OP), tanggal 31 Maret 2021 adalah batas akhir untuk pelaporan SPT Masa Tahun 2020. Dengan bertambahnya jumlah investor secara signifikan pada tahun lalu dan terus berlanjut hingga saat ini, pemilik harta pasar modal seperti Saham, Obligasi dan Reksa Dana juga terus meningkat. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara lapor pajaknya?

Cara yang paling praktis untuk melaporkan pajak adalah via online melalui situs djponline.pajak.go.id. Meskipun juga tersedia pelaporan secara manual, investor pasar modal sangat disarankan untuk melaporkan SPT melalui situs karena praktis, mudah, dan ada kesinambungan data dari tahun lalu.

Yang dimaksud dengan kesinambungan, informasi  Harta dan Kewajiban yang sudah diinput pada tahun lalu dapat dimunculkan pada tahun ini tanpa harus dimasukkan ulang setiap tahun. WP cukup menambahkan atau melakukan revisi apabila terdapat penambahan atau pengurangan.

Selain itu, data pajak juga sudah terhubung dengan beberapa Lembaga keuangan dan pemotong pajak. Nilai pajak yang sudah dibayarkan secara otomatis sudah muncul dan masyarakat bisa mengkonfirmasi apakah data tersebut mau digunakan atau tidak.

Pada dasarnya SPT pajak untuk WP Perorangan terdiri dari 3 bagian, yaitu Penghasilan, Harta, dan Kewajiban. Bagian Penghasilan dibagi lagi menjadi 3 bagian lagi yaitu Penghasilan yang kena tarif pajak progresif, Penghasilan yang kena tarif pajak final, dan Penghasilan yang bukan objek pajak.

Secara sederhana, atas kepemilikan aset pasar modal, berarti dicatat sebagai Harta. Apabila modal untuk berinvestasi tersebut berasal dari pinjaman, berarti dicatat di Kewajiban. Dan jika investor memperoleh keuntungan baik dalam bentuk selisih jual beli dan kupon, dividen, dan bagi hasil, maka dicatatkan dalam Penghasilan sesuai kategorinya.

Kode Harta dan Kewajiban

Secara umum, kode dalam SPT yang berkaitan dengan tulisan ini antara lain

Kas dan Setara Kas
011 = Uang tunai
012 = Tabungan
013 = Giro
014 = Deposito
015 = Setara kas lain

Investasi
031 = Saham yang dibeli untuk dijual kembali
032 = Saham
033 = Obligasi perusahaan
034 = Obligasi pemerintah
035 = Surat utang lain
036 = Reksa dana
037 = Instrumen derivatif
038 = Penyertaan modal perusahaan lain seperti penyertaan modal pada CV, firma dan sebagainya
039 = Investasi lainnya

Pelaporan Harta dalam SPT selalu menggunakan nilai perolehan, artinya jumlah modal yang dikeluarkan untuk memperoleh harta tersebut.

Kewajiban
101      Utang Bank / Lembaga Keuangan Bukan Bank
102      Kartu Kredit
103      Utang Afiliasi
109      Utang Lainnya

Untuk pelaporan kewajiban, apabila terdapat cicilan dan sisa jumlah cicilan bisa menggunakan pengalian daripada angka tersebut. Namun jika berbentuk pinjaman dengan jangka waktu dan bunga tertentu, bisa mencatat nominal pinjaman dan informasi bunga dalam kolom keterangan.

Bentuk Kolom Penghasilan Kena Pajak Final sebagai berikut

Bentuk Penghasilan Bukan Objek Pajak

Pelaporannya adalah sebagai berikut :

Continue reading “Punya Investasi Saham, Obligasi, dan Reksa Dana.. Bagaimana Cara Lapor Pajaknya?”

Memahami Laba Rugi Dalam Investasi Pasar Modal

Ilustrasi investasi
Shutterstock, Kompas.com

Laba dan Rugi merupakan suatu proses yang hampir pasti akan dialami oleh setiap orang yang melakukan investasi di produk pasar modal, baik itu saham, obligasi, maupun reksa dana.

Tidak terbatas pada produk pasar modal, hal yang sama sebenarnya juga berlaku untuk instrumen lainnya seperti emas, barang berharga seperti lukisan, perhiasan, kendaraan, hingga yang sedang tren belakangan ini seperti bitcoin.

Definisi Laba dan Rugi Menurut KBBI

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian Laba dan Rugi sebagai berikut

Laba :  selisih lebih antara harga penjualan yang lebih besar dan harga pembelian atau biaya produksi; keuntungan (yang diperoleh dengan menjual barang lebih tinggi daripada pembeliannya, membungakan uang, dan sebagainya)

Rugi : (terjual) kurang dari harga beli atau modalnya

Sumber: https://kbbi.web.id/

Mengacu ke definisi di atas, investasi di pasar modal dan instrumen apa saja baru bisa disebut Laba atau Rugi apabila sudah terjual. Jika hanya beli saja dan kemudian harganya naik atau turun, belum bisa disebut Laba / Rugi.

Laba dan Rugi dalam Praktek

Continue reading “Memahami Laba Rugi Dalam Investasi Pasar Modal”

Insentif Pajak Berkurang, Bagaimana Kinerja Reksa Dana ?

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, besaran pajak atas kupon dan diskonto obligasi yang diterima reksa dana naik dari 5% hingga 2020 menjadi 10% untuk 2021 dan seterusnya.

Dibandingkan dengan investor umumnya yang membayar pajak sebesar 15%, reksa dana masih mendapat insentif namun memang berkurang. Bagaimana dampaknya terhadap kinerja reksa dana?

Jenis reksa dana yang paling terdampak pada aturan ini adalah reksa dana terproteksi dan reksa dana pendapatan tetap yang menempatkan seluruh dana kelolaan pada obligasi, diikuti dengan reksa dana campuran dan reksa dana pasar uang yang menempatkan sebagian dana kelolaan pada obligasi.

Pajak Penghasilan Atas Kupon

Perpajakan atas obligasi dikenakan atas Kupon dan Diskonto obligasi. Kupon adalah tingkat imbal hasil yang ditetapkan oleh penerbit obligasi dan dibayarkan setiap tanggal pembayaran kupon.

Pembayaran kupon obligasi bervariasi, setiap bulan pada Obligasi dan Sukuk Ritel, setiap 3 bulan pada obligasi yang diterbitkan perusahaan swasta, dan setiap 6 bulan pada obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah.

Besaran kupon ditetapkan dalam persentase terhadap nilai pokok obligasi. Semakin lama waktu jatuh tempo, semakin besar pula besaran kuponnya. Untuk obligasi korporasi, besaran kupon juga tergantung persepsi risiko gagal bayar / ratingnya. Semakin rendah rating, semakin besar pula kupon obligasinya.

Misalkan suatu obligasi membayarkan kupon sebesar 8% per tahun dan investor membeli senilai Rp 1 M. Maka besaran kupon yang diterima oleh investor adalah 8% dikalikan Rp 1 M atau setara Rp 80 juta, selanjutnya dipotong pajak penghasilan.

Berdasarkan peraturan, pajak atas kupon setelah 2021 adalah sebesar 10% atau setara Rp 8 juta. Sehingga nilai kupon yang diterima investor adalah Rp 72 juta.

Nilai pajak ini lebih besar dibandingkan sebelum 2021 yang sebesar 5%. Meski demikian masih ada insentif dibandingkan investor umum yang dikenakan pajak 15%.

Pajak Penghasilan Atas Diskonto

Diskonto adalah selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi. Sederhanyanya disebut capital gain. Capital gain dalam obligasi bisa terjadi dalam 2 kondisi, pertama; investor membeli dan menjualnya dengan harga lebih tinggi, kedua; investor membeli obligasi di bawah nilai par / nominal dan memegangnya hingga jatuh tempo. Untuk kondisi kedua, diskonto terjadi pada saat obligasi jatuh tempo.

Perusahaan sekuritas dan bank yang melayani transaksi jual beli obligasi diwajibkan mencatat harga pembelian obligasi investor. Oleh sebab itu, ketika ada transaksi penjualan atau obligasi jatuh tempo, mereka akan bertindak sebagai pemotong atas pajak penghasilan tersebut.

Misalkan seorang investor membeli obligasi di harga Rp 102 juta dan menjualnya di harga Rp 104 juta, maka atas keuntungan Rp 2 juta tersebut menjadi objek pajak penghasilan dan dipotong 10% x Rp 2 juta setara Rp 200.000. Nilai yang diterima investor atas penjualan obligasi adalah Rp 103.8 juta.

Bagaimana jika investor menjual rugi? Dalam konteks reksa dana, kerugian tersebut dapat digunakan untuk mengkompensasi kupon yang diterima sehingga mengurangi pajak atas kupon obligasinya.

Dampak terhadap kinerja reksa dana

Continue reading “Insentif Pajak Berkurang, Bagaimana Kinerja Reksa Dana ?”

Persiapan Menjadi Investor Reksa Dana 2021

Kinerja dari rata-rata reksa dana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan saham berturut-turut pada tahun 2020 dengan menggunakan sumber data dari Infovesta adalah +4.61%, +9.00%, -0.36%, dan -10.29%. Bagaimana dengan tahun 2021 dan seperti apa persiapan bagi masyarakat yang ingin menjadi investor reksa dana di tahun ini?

Kinerja reksa dana cenderung mengikuti kinerja daripada aset dasar yang mendasarinya. Untuk reksa dana saham, biasanya mengacu pada IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan), reksa dana pendapatan tetap mengacu ke Indeks Harga Obligasi (biasanya dikeluarkan oleh IBPA atau Infovesta), dan bunga deposito untuk reksa dana pasar uang.

Bagaimana dengan reksa dana campuran? Karena terdiri dari kombinasi saham, obligasi dan deposito, maka tinggal disesuaikan dengan bobot reksa dana pada masing-masing instrumennya. Jika memang lebih condong ke saham, maka cenderung mengikuti kinerja IHSG dan sebaliknya jika lebih condong ke obligasi maka mengikuti kinerja obligasi.

Continue reading “Persiapan Menjadi Investor Reksa Dana 2021”

Ini Efek Positif Omnibus Law Terhadap Investasi Reksa Dana

Ilustrasi rupiah.
Sumber : Kompas.com dan Thinkstocks

Terlepas dari segala pro kontranya, UU Omnibus Law telah disahkan oleh pemerintah bersama DPR. Khusus untuk sektor pasar modal dan investasi reksa dana, omnibus law memiliki dampak positif yang dirasakan secara langsung dan positif yaitu tentang dividen. Seperti apa ketentuan yang dimaksud?

Dividen Bukan Objek Pajak
Dividen adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Pembagian ini biasanya diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pembagian dividen tidak bersifat wajib, ada perusahaan yang membagikan sebagian, seluruhnya, atau tidak sama sekali dimana keuntungan disimpan untuk kebutuhan perusahaan di masa mendatang.

Untuk bisa mendapatkan dividen, tentu harus menjadi pemegang sahamnya dulu. Secara umum, investasi saham dapat dilakukan terhadap perusahaan di dalam negeri dan perusahaan di luar negeri.

Dividen Dari Perusahaan Dalam Negeri
Sebelum aturan ini berlaku, ketentuan atas dividen yang dibagikan oleh perusahaan di Indonesia secara umum adalah sebagai berikut
• Wajib Pajak Perorangan sebesar final 10%
• Wajib Pajak Badan Dalam Negeri sebesar final 15%
• Wajib Pajak Luar Negeri sebesar final 20%

Berdasarkan pasal kluster perpajakan dalam omnibus law, apabila dividen tetap diinvestasikan dalam negeri maka ketentuan pajak menjadi sebagai berikut :


• Wajib Pajak Perorangan dari final 10% menjadi 0%
• Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dari final 15% menjadi 0%
• Wajib Pajak Luar Negeri tetap final 20%

Continue reading “Ini Efek Positif Omnibus Law Terhadap Investasi Reksa Dana”